Pemerintah Tidak Membatalkan Pengangkatan CPNS dari K2

Juru Bicara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Herman Suryatman meminta agar Honorer Kategori 2 Tidak Terprovokasi terkait maraknya pemberitaan yang marak di media sosial bahwa Menpan Membatalkan Pengangkatan Honorer K2.

Para tenaga honorer K2 diharapkan untuk tetap tenang karena menurutnya telah terjadi salah penafsiran. Menurutnya, MenPAN-RB konsisten memperjuangkan nasib para tenaga honorer K2 tersebut.

“Kami minta tidak terprovokasi dinamika pemberitaan di media. Pak Menteri tidak pernah mengatakan ada pembatalan, yang benar adalah saat ini dukungan anggaran belum tersedia,” kata Herman dalam keterangan persnya, Selasa (3/11).

“Tentu hal tersebut harus dibicarakan secara intensif dengan DPR karena hak budgeting kan ada di DPR, Pak Menteri konsisten memperjuangkan nasib teman-teman,” kata Herman lagi.

Menurutnya, sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR, KemenPAN-RB telah melakukan rapat maraton dengan lintas instansi untuk membahas tindak lanjut penanganan tenaga honorer K2.

“Sebagai bukti komitmen kami memperhatikan nasib tenaga honorer K2, saat ini sudah tersusun road map penanganan tenaga honorer K2. Bahkan kami sudah melakukan simulasi serta akan segera melaksanakan verifikasi dan validasi yang komprehensif dengan melibatkan BPKP. Persoalannya anggaran kegiatan tersebut, serta untuk penggajiannya nanti apabila dilakukan pengangkatan, tidak teralokasi pada APBN 2016,” ungkap Herman.

Karena itu, Herman meminta, para tenaga honorer K2 untuk melihat persoalan ini secara jernih. Penanganan tenaga honorer membutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah pusat, DPR, maupun pemerintah daerah. Tidak mungkin persoalan tenaga honorer yang pelik dan berlarut-larut ini hanya dibebankan kepada KemenPAN-RB.

“Kita semua harus arif, sembari tetap mengupayakan solusi terbaik. Penanganan tenaga honorer tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya pastikan Pak MenPAN-RB sangat empati dan terus memperjuangkan nasib tenaga honorer K2. Tentu dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak lepas dari dukungan institusi lainnya, termasuk DPR dalam hal penganggarannya,” pungkas Herman

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi‎ membantah tudingan pemerintah ingkar janji terkait dibatalkannya rencana pengangangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS. Katanya, pemerintah akan tetap melaksanakan kesepakatan bersama dengan Komisi II DPR RI.

"Rekrutmen CPNS dari honorer K2 tetap ada. Hanya saja yang diangkat adalah honorer K2 yang sesuai peraturan," tegas MENPAN, Selasa (3/11).

Dia menyebutkan, pihaknya telah meminta tambahan anggaran sekitar Rp 28 miliar di mana Rp 16 miliar di antaranya untuk penyelesaian K2. Hanya saja oleh Menteri Keuangan, usulan anggaran tersebut dipangkas.

"Kalau Menkeu pangkas anggarannya, bukan berarti kami pasrah saja. Saya akan mengupayakan anggaran untuk honorer K2 masuk dalam APBN-P 2016 mendatang," Kata Menpan.

Yuddy kembali meminta honorer K2 serta lainnya untuk bersabar menunggu kebijakan pemerintah selanjutnya.

"Pemerintah tidak membatalkan pengangkatan CPNS dari K2. Semuanya akan tetap jalan, tapi sabar dulu tunggu prosesnya berjalan,"

Menanggapi hal ini, Poilitikus Golkar Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengimbau para Honorer K2 tetap tenang. Karena menurutnya masih ada harapan honorer K2 bisa diangkat menjadi CPNS.

Politikus senior Partai Golkar itu menjelaskan, pengalokasian anggaran untuk pengangkatan honorer K2 masih bisa diperjuangan saat pembahasan APBN Perubahan 2016.

"Kita lihat masih ada harapan lewat APBN Perubahan. Saya imbau para honorer tetap tenang," ujar Rambe kepada JPNN kemarin (3/11).

Diakui, uang negara memang tersedot sangat banyak untuk penyertaan modal ke BUMN. Hal itu yang menyulitkan memasukkan alokasi anggaran untuk pengangkatan honorer. Namun, dia meyakinkan, komisi yang dipimpinnya akan memperjuangan agar anggaran untuk honorer K2 bisa terakomodir di APBN Perubahan 2016.

"Sekali lagi, masih ada peluang masuk di APBN Perubahan," ucap politikus asal Sumut itu.

Sementara itu, menyikapi batalnya pengangkatan ini, reaksi keras datang dari  Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih.

Titi mengatakan, pihaknya telah merancang aksi unjuk rasa besar-besaran pertengahan Desember mendatang.

"Saya sudah melakukan konsolidasi dengan Korwil-korwil FHK2I untuk kembali merapatkan barisan. Kami juga mengontak Komisi II DPR RI serta menghubungi Ketua Umum PB PGRI untuk koordinasi. Mereka juga sangat kecewa karena telah terjadi inkonsistensi di pemerintah," kata Titi.

Dia menyebut akan mengerahkan massa dalam jumlah yang sangat banyak, yakni sekitar 60 ribu.  "Saya pastikan gelombang massanya akan lebih besar dari demo 15 September. Kalau demo 15 September hanya sekitar 30 ribuan, aksi nanti akan dua kali lipat. Itu khusus honorer K2 saja, belum ditambah aliansi lain," ujar perempuan yang sedang hamil itu.

Saat menggelar aksi nanti, pihaknya akan kembali menemui Menteri Yuddy. Mereka akan mendesak pengangkatan honorer jadi CPNS. Agar tidak lagi sekedar janji,

"Desember nanti, kami butuh pernyataan hitam di atas putih. Pemerintah jangan mempermainkan kami, obral janji di sana-sini tanpa ada niat serius menyelesaikan masalah K2," cetusnya.

Sumber : jpnn.com

Tweet

Subscribe to receive free email updates: